LAYAK: SOSIALISASI BANGUNAN AMAN GEMPA HARUS DITINGKATKAN
Bengkulu, 16/3 (ANTARA) - Yayasan Layak Bengkulu meminta pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan bangunan aman gempa, sebab Bengkulu termasuk daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami.
"Bengkulu termasuk daerah rawan gempa bumi dan tsunami sehingga bangunan aman gempa harus disosialisasikan kepada masyarakat," kata Direktur Yayasan Layak Hema Malini di Bengkulu, Rabu.Ia mengatakan gempa yang melanda Jepang dengan kekuatan 8,9 pada Skala Richter yang diiringi tsunami pekan lalu menjadi bukti nyata bahwa penggunaan gedung bertingkat yang aman gempa bisa mengurangi risiko bencana.
Hal itu kata dia harus menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah daerah Bengkulu tentang pentingnya mitigasi dari struktur bangunan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa.
"Kita bisa lihat bagaimana getaran gempa di gedung-gedung bertingkat di beberapa kota, tapi tidak roboh, ini sangat berguna untuk mengurangi jatuhnya korban," ujarnya.
Sementara itu di Bengkulu kata dia, masyarakat setempat memiliki bangunan aman gempa yang disebut bidai dengan bahan utama bambu.
Rangka bagian dalam bangunan yang terbuat dari bambu tersebut membuat struktur bangunan lebih ringan sehingga reruntuhannya tidak mengakibatkan kematian.
"Jenis bangunan ini sudah banyak dikembangkan di daerah pedesaan di mana nenek moyang mereka memang menggunakan rangka bambu yang disebut bidai ini, lalu diplester dari luar dengan semen," katanya.
Namun, model bangunan ini masih jarang ditemui di Kota Bengkulu, khususnya bangunan bertingkat di dalam kota.
Terkait deengan rencana pemerintah membangun gedung penyelamatan diri atau "escape building" menurut dia, belum menjadi prioritas.
Ia mengatakan saat gempa terjadi, bukan tidak mungkin, gedung penyelamatan diri itu juga ikut roboh.
"Selain banguanan aman gempa, kesiapsiagaan masyarakat juga harus diperhitungkan sehingga saat bencana terjadi masyarakat siap dan tahu apa yang harus dilakukan, sehingga sosialisasi dan simulasi harus ditingkatkan," ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Parial mengatakan legislatif sudah menyetujui anggaran mitigasi bencana dan pembangunan gedung penyelamatan diri sebesar Rp25 miliar dalam APBD 2011.
"Usulan dana mitigasi dan pembangunan gedung penyelamatan diri yang juga berfungsi sebagai gudang logistik sebesar Rp25 miliar," katanya.
Ia mengatakan, DPRD mengurangi dana mitigasi bencana dan pembangunan gedung penyelamatan diri itu dari Rp45 miliar yang diusulkan eksekutif dalam rancangan APBD 2011.
