GUBERNUR TINJAU KONDISI ALUR PELABUHAN BAAI
Bengkulu, 17/3 (ANTARA) - Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah, Kamis, meninjau langsung kondisi alur masuk Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir.
Menggunakan kapal patroli milik Administrator Pelabuhan Pulau Baai, Plt Gubernur didamping Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ali Berti serta Asisten I Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi dan sejumlah wartawan melintasi alur dangkal tersebut hingga ke perairan Bengkulu."Kami ingin mengetahui langsung kondisi alur dan ternyata sangat kritis, kapal patroli dengan bobot kecil ini saja sempat kandas, apalagi kapal barang," katanya usai meninjau alur.
Pendangkalan tersebut, kata dia, harus segera diatasi. Pemerintah provinsi akan memanggil direksi PT Pathaway International dan meminta melakukan pengerukan pasir untuk mengatasi pendangkalan.
Kapal keruk Inai Kantan yang masih ada di sisi kanan alur diharapkan bisa beroperasi kembali mengeruk pasir sehingga pendangkalan bisa diatasi.
"Yang paling meresahkan adalah distribusi bahan pokok dan bahan bakar minyak yang terkendala karena pendangkalan alur ini, masyarakat kita yang akan dirugikan," katanya.
Terkait izin dari Kementerian Perhubungan yang memerintahkan PT Pelindo II untuk mengatasi pendangkalan, kata dia, hingga saat ini belum ada tindakan di lapangan.
"Seharusnya surat perintah pengerukan tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengerukan," katanya.
Namun kenyataannya PT Pelindo II belum melakukan kegiatan apa-apa untuk mengatasi pendangkalan, ini berarti menunjukkan ketidakseriusan.
Manajer PT Pelindo II Cabang Bengkulu Ade Hartono sebelumnya mengatakan pengerukan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai terkendala surat izin kerja keruk (SIKK) dari Kementerian Perhubungan.
"SIKK itu terbit setelah ada rekomendasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kota dan administrator pelabuhan. Namun sampai sekarang kami belum mendapat rekomendasi itu," katanya.
Ia mengatakan, sudah menyurati tiga lembaga tersebut agar menerbitkan surat rekomendasi untuk mendapatkan SIKK tetapi hingga saat ini belum ada jawaban.
Pengerukan bisa dilakukan kontraktor pemenang tender jika pemerintah provinsi dan pemerintah kota secepatnya menerbitkan surat rekomendasi tersebut sehingga SIKK dapat diterbitkan.
Ia mengatakan untuk mengatasi pendangkalan tersebut, PT Pelindo II sudah menganggarkan dana Rp70 miliar yang saat ini masih dalam proses lelang proyek.
"Untuk tahap pertama, kami menyiapkan anggaran Rp70 miliar sehingga alur bisa dilalui dengan normal oleh kapal berbobot besar," katanya.
