DPRD: PAD DUA INSTANSI TIDAK ADA PENINGKATAN
Bengkulu, 21/3 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi Bengkulu menilai, pendapatan asli daerah pada dua instansi yaitu Dinas Keluatan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan Jambi tidak ada peningkatan dalam 10 tahun belakangan.
"Kami sudah melakukan pertemuan dengan dua kepala dinas itu untuk membahas penyebab tidak ada peningkatan kontribusi PAD selama 10 tahun terakhir," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Lukman di Bengkulu, Senin.Ia mengatakan, peluang ritribusi di Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain uji sertifikasi perikanan ikan, sebanyak 11 macam, tapi setelah ditanyakan uji sertifikasi itu dilakukan tidak pakai tarif dan bahkan digratiskan.
Contohnya, kata dia, pada pengujian di labortorium perikanan seperti uji organ plektif (per sampel) sebesar Rp 12.500, uji Ecoli Rp 35.000, uji Coliform sebesar Rp 37.000 dan uji total plat com sebesar Rp 25.000.
Selain itu, uji Salimolica (per sampel) sebesar Rp 75.000 dan
ada enam unit uji sertifkasi selama ini sudah dilakukan tapi semuanya digeratiskan, sehingga PAD dari sektor itu tidak ada peningkatan.
Untuk pendapatan di Dinas Perkebunan antara lain pengujian sertifikat benih bibit sawit pada tahun 2001 sebesar Rp25.000 dan sampai tahun 2010 tetap sebesar itu.
Sedangkan harga bibit sawit setiap batang saat ini Rp30 ribu, sedangkan pada tahun 2001 mencapai Rp35 ribu, dari data tersebut terkesan banyak kejanggalan.
Pada Dinas Perkebunan juga tidak ada peningkatan peluang retribusi untuk PAD seperti pengujian benih bibit sawit setiap batang tetap tarifnya sama dengan tahun 2001, ujar Lukman.
Dalam waktu dekat DPRD bersama Pemprov Bengkulu akan melakukan kajian ulang untuk menyesuaikan kenaikan tarif rertribusi dan tidak bisa dipukul rata seperti sebelumnya, tandasnya tidak menjelaskan besarnya kerugian daerah disektor tersebut.
Kepala Dinas perkebunan Provinsi Bengkulu Chairil Burhan ketika dikonfirmasikan, tidak mengetahui pos-pos ritribusi yang tidak ada peningkatan tersebut.
"Saya sebelumnya bertugas menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan baru menjabat di Perkebunan, sehingga peluang PAD di instasni tersebut belum banyak diketahui," ujarnya.
