DPRD ANGGARKAN RP700 JUTA UNTUK TAPAL BATAS
Bengkulu, 23/3 (ANTARA) - Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu menganggarkan Rp700 juta dari APBD 2011 untuk menuntaskan konflik tapal batas antara Provinsi Bengkulu dan Sumatra Barat.
"Kami berkomitmen masalah perbatasan Bengkulu-Sumatra Barat di Kabupaten Muko Muko akan tuntas tahun ini, dan sudah dianggarkan Rp700 juta," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Edi Ismawan di Bengkulu, Rabu.Ia mengatakan anggaran tersebut diharapkan bisa mendukung upaya pemerintah kabupaten dan provinsi menuntaskan tapal batas yang masih menyisakan konflik di lapangan.
Konflik yang timbul, kata dia, bukan dengan masyarakat Sumatra Barat, tetapi dengan sejumlah perkebunan sawit yang membuka areal di wilayah sengketa seluas 2,4 x 19 kilometer itu.
"Kami juga mengumpulkan seluruh dokumen tentang tapal batas dari arsip nasional karena perbatasan Sumbar dengan Bengkulu sudah ditetapkan sejak zaman kolonial," katanya.
Batas tersebut terdokumentasi dalam Staatsblad Nomor 214/1910 dan kesepakatan mantan Gubernur Sumbar Anwar Anas dan mantan Gubernur Bengkulu Soeprapto pada 1986, bahwa kawasan yang diklaim Sumbar itu adalah wilayah Bengkulu.
Dokumen ini menjadi landasan Pemprov Bengkulu untuk mempertahankan wilayah sengketa itu, ditambah lagi program transmigrasi pada 1992 dimana ratusan sertifikat diterbitkan di atas lahan itu dan masuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
"Masyarakat yang tinggal di sana sebagian besar peserta transmigrasi 1992, sedangkan Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK 135/1995 tentang Tapal Batas, dan berdasarkan titik koordinat wilayah itu masuk Sumbar," katanya.
Ia mengatakan Pemprov Bengkulu dan Pemkab Muko Muko akan meminta Kemendagri meninjau kembali SK Nomor 135/1995 tersebut karena dinilai telah memicu konflik di lapangan.
Jika tidak ada penyelesaian dari Kementerian Dalam Negeri, persoalan ini akan dituntaskan ke Mahkamah Konstitusi.
"Kami tidak ingin mendengar lagi ada kasus penganiayaan atau intimidasi terhadap warga Muko Muko yang bermukim dan berkebun di wilayah itu sejak 1992," katanya.
