KESBANGPOLINMAS MUKOMUKO TERKENDALA DANA MENGAWASI WNA

Mukomuko, Bengkulu, 25/10 (ANTARA) - Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Kesejahteraan Masyarakat dan Sandi Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terkendala dana operasional dalam mengawasi warga negara asing (WNA) di daerah ini.

"Kita tidak ada dana operasional untuk mengecek perusahaan perkebunan yang mempekerjakan orang asing di daerah ini, padahal rutinitas pengawasan di setiap perusahaan perkebunan harus dilakukan," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Kesejahteraan Masyarakat, dan Sandi Kabupaten Mukomuko, Abu Hasan Rusli, Senin.Menurut dia, sebagai perpanjangan tangan pemerintah instansi ini memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif.

"Banyak persoalan sosial seperti penyakit masyarakat dan kerukunan umat beragama yang luput dari pengawasan instansi selama ini, padahal sebagai intelijen pemerintah Kesbangpolinmas dan sandi harus memberikan laporan akurat mengenai kondisi terbaru tentang keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, akibat tidak ada dana dua tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) dibawah intsansi ini tidak berjalan.

"Dana untuk FKDM sebesar Rp55 juta dalam DPA sudah dicoret sedangkan dana Kominda baru dicairkan triwulan pertama sebesar Rp35 juta dari dana yang tersedia sebesar Rp100 juta," urainya.

Ia menjelaskan bahwa setiap tahun instansi ini selalu mengusulkan dana untuk biaya operasional namun belum disetujui.

"2011 seluruh bidang tugas dalam instansi ini kami usulkan kami usulkan biaya operasional," urainya.

Ia mengatakan meskipun tidak memiliki anggaran untuk biaya opersional pengawasan nmaun instansi ini masih tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai intelegen.

"Kami mengunakan dana pribadi masing-masing untuk melakukan tugas pengawasan di lapangan," katanya.