DPRD BENGKULU MINTA KPU PAPARKAN ATURAN PEMILU
Bengkulu, 24/6 (ANTARA) - Fatrolazi, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, meminta KPU Bengkulu bisa menjelaskan aturan pemilu pada masyarakat untuk menghindari polemik terlalu jauh terkait Pemilukada Gubernur Bengkulu peridoe 2010-2015.
"Kami harapkan KPU bisa menjelaskan prihal Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 yang mengatur itu, sehingga aturan hukum senantiasa tidak dicampuradukkan dengan logika terkait penyelenggaraan pemilukada," kata Fatrolazi di Bengkulu, Kamis.Dia menilai ada upaya KPU Provinsi Bengkulu untuk mengalihkan isu tertentu dalam mempengaruhi opini masyarakat, sehingga para pemilih lupa terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPU dalam rangkaian pemilukada tersebut.
"Sudah dua kali diadakan 'hearing' dengan DPRD Provinsi Bengkulu, namun KPU Bengkulu tidak dapat menjawab dengan pasti aturan yang dipakai dalam menggelar pemilihan gubernur di daerah ini," ucapnya.
Padahal, pada 29 Juni secara resmi DPRD Provinsi Bengkulu akan memberikan surat pemberitahuan masa berakhirnya jabatan gubernur pada KPU, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tersebut.
"Terserah KPU, jika mau menindaklanjuti silahkan saja. Kalaupun tidak, bukan menjadi halangan bagi dewan untuk bekerja. Tetapi pada intinya dewan sudah melaksanakan amanat yang diperintahkan undang-undang," katanya.
Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu M Sis Rahman menilai pelaksanaan Pimilukada Gubernur Bengkulu 2010-2015 sangat rawan dengan kecurangan politik, di samping melangkahi undang-undang juga ada indikasi keberpihakan pada salah satu cagub.
Beberapa kali hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia dan Fox Indonesia, terang-terangan terlihat memihak pada cagub yang masih berkuasa.
Celakanya, kata dia, hasil survei itu dikhawatirkan nantinya dijadikan acuan baku oleh KPU Bengkulu untuk memenangkan cagub "incumbent" tersebut.
Padahal realita di lapangan jauh berbeda. Masyarakat Bengkulu sebagian besar sudah muak akan janji politik kosong dengan manuver kekuasaan yang dilakukan dengan politik uang.
"Kami berharap aparat keamanan dan saksi dari berbagai lawan politik betul-betul mengawal jalannya Pimilukada Bengkulu, sehingga hasilnya dapat menelurkan pemimpin yang disayangi rakyat," katanya menjelaskan.
