PEMBANGUNAN JEMBATAN BENGKULU TERLAMBAT AKIBAT KURANG KOORDINASI
Bengkulu, 24/11 (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin menilai keterlambatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk rute angkutan baru bara dan barang akibat kurangnya koordinasi Pemerintah Provinsi (pemprov) ke Departemen Pekerjaan Umum (PU).
"Pemprov akan melakukan koordinasi ke Departemen PU terkait keterlambatan pembangunan jembatan sebagai rute angkutan kendaraan batu bara dan barang menuju ke pelabuhan Pulau Baai," katanya di Bengkulu, Selasa.
Koordinasi selama ini, kata dia, dianggap kurang sehingga berdampak pada penyelesaian yang mengalami keterlambatan sehingga kendaraan pengangkut batu bara dan barang masih melewati rute jalan dalam kota.
Keterlambatan itu, karena lokasi proyek yang berada di kecamatan Kembang Seri, Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menimbulkan permasalahan yakni soal pembebasan lahan untuk rute alternatif.
Sebelum pembangunannya tersebut, seharusnya Departemen PU melakukan koordinasi dengan Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.
Akibat keterlambatan penyelesaiannya, kendaraan pengangkut batu bara dan barang lainnya kembali melewati rute jalan dalam kota sehingga akan menimbulkan kerusakan infrastruktur karena muatan melebihi tonase.
"Untuk mengatasi permasalahan kurangnya koordinasi, Pemprov dalam waktu dekat akan mengirim surat keseluruhan departemen untuk menyikapi hal itu," ujarnya.
Tujuan pengiriman surat itu, agar masing-masing departemen berkoordinasi ke Pemprov jika ada proyek yang didanai oleh APBN supaya untuk mengatasinya permasalahan dapat secara bersama-sama.
Setelah terjadinya permasalahan, pihak departemen baru akan melaporkan sehingga pembangunan jembatan Kembang Seri yang menjadi terhambat.
Agusrin menambahkan, jika dari awal saling koordinasi maka pembangunan jembatan akan selesai sesuai dengan kontrak kerja dan dapat segera dimanfaatkan.
Seluruh proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN yang ada di Bengkulu selama ini, kurang melakukan koordinasi sehingga ketika terjadi permasalahan di lapangan dapat segera teratasi agar penyelesaian sesuai dengan harapan.
