PEMKAB MUKOMUKO PERTAHANKAN LAHAN DI PERBATASAN SUMBAR
Bengkulu, 11/2 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu tetap mempertahankan lahan seluas 2.500 hektare (Ha) di perbatasan Sumatra Barat (Sumbar), meski Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan lahan itu milik Pemprov Sumbar.
"Lahan seluas itu milik Pemkab Mukomuko dan sudah digarap warga sejak belasan tahun lalu," kata Asiten I Sekwilda Kabupaten Mukomuko Hafrizal, Kamis.
Pemkab Mukomuko tetap menolak surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) No. 124.3/124/59 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu dan Gubernur Sumbar, bahwa lahan 2.500 Ha itu masuk wilayah Kabupaten Pesisir, Sumbar.
"Kita dalam waktu dekat akan mengirim surat ke Mendagri, untuk menolak keputusan Dirjen PUOD tersebut," katanya.
Dalam surat Dirjen PUOD itu menyebutkan, tapal batas Bengkulu-Sumbar mengacu surat Mendagri No.135/1074/PUOD tanggal 7 April 1995, bahwa kawasan Sungai Semeluk masuk Kabupaten Pesisir, Sumbar.
Namun, Pemkab Mukomuko sebelumnya memiliki bukti surat "Blad Igro" No: 214 menyebutkan batas wilayah Provinsi Bengkulu-Provinsi Sumbar, adalah titik dopler D1829 ke arah Barat Daya.
Dengan garis khayal dari puncak gunung Mentago di Bukit Barisan sampai Sungai Semeluk bertemu ke Samudra Hindia sesuai dengan historis Kerajaan Mukomuko dengan Kerajaan Indrapura, Sumbar.
Atas dasar batas wilayah tersebut, maka Kabupaten Mukomuko tidak menerima surat Dirjen PUOD tersebut dan tetap mempertahankan lahan di wilayah perbatasan tersebut.
Sebab surat Dirjen PUOD dinilai tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan Pemkab Mukomuko berpegang pada surat yang disepakati kedua kerajaan yaitu Kerajaan Mukomuko dan Kerajaan Indrapura tersebut, jelasnya.
Kabag Humas Pemkab Mukomuko Yanzuri Nawawi mengatakan, lahan seluas 2.500 Ha di perbatasan itu sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit milik warga Mukomuko, namun sebagian juga dikuasai oleh warga Kabupaten Pesisir, Sumbar.
