PEMPROV BENGKULU BELUM LAKSANAKAN PEMBANGUNAN SKALA PRIORITAS

Bengkulu, 31/10 (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Hasan menilai pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat belum memperhatikan skala prioritas untuk menyentuh kepentingan masyarakat.
"Seharusnya pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Bengkulu memperhatikan hal tersebut agar dirasakan langsung masyarakat," kata Helmi di Bengkulu, Sabtu.



Pelaksana pembangunan harus memperhatikan asas manfaat yang berbasis skala prioritas sehingga penggunaan anggaran tidak menjadi percuma.
Pembangunan dengan skala prioritas yang tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil dianggap kurang tepat, seperti rencana pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dinilai telah merugikan daerah.
Stasiun kereta api yang akan digunakan untuk pengangkutan batu bara telah selesai tahap pengerjaannya namun belum dapat dioperasikan.
Pembuatan stasiun itu menelan dana ratusan juta rupiah hingga saat ini belum memberikan kontribusi yang jelas untuk daerah.
"Seharusnya pemerintah daerah sebelum membangun itu, terlebih dahulu memperhatikan studi kelayakan yang jelas dan dilakukan oleh instansi terkait sehingga asas manfaatnya dirasakan masyarakat," ujarnya.
Beberapa pembangunan yang ada, menurut dia, seperti pembangun jembatan di kawasan wisata Pantai Panjang menghubungkan Pelabuhan Pulau Baai tidak jelas skala prioritasnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan masyaraka karena belum memberikan kontribusi.
Program Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin yang berencana untuk melakukan perubahan di daerah itu juga dianggap masih belum sesuai karena kurang memikirkan pembangunan berskala prioritas.
Pembangunan tahun jamak itu, telah menghabiskan dana sebesar Rp500 miliar sedangkan manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
"Anggaran tersebut sebagai pinjaman Pemprov Bengkulu yang harus dibayar pada 2009, karena proyek tersebut akan berakhir pada tahun ini," katanya.