GUBERNUR: ANGGARAN PENDIDIKAN TIDAK HANYA DI DIKNAS
Bengkulu, 16/11 (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin mengatakan anggaran pendidikan tidak mutlak berada di Dinas Pendidikan Nasional namun banyak sektor yang lain namun tujuannya tetap meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM) daerah tersebut.
"Anggaran pendidikan tidak harus mutlak ada di Dinas Pendidikan, banyak anggaran lain yang kita plot untuk sektor pendidikan, misalnya hibah untuk Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, itu juga sektor pendidikan," katanya, Senin menanggapi anggaran pendidikan dari APBD 2010 yang tidak mencapai 20 persen.
Menurut Gubernur, banyak anggaran yang tujuannya untuk sektor pendidikan seperti bantuan kepada yayasan swasta dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) provinsi.
Bantuan Pemprov Bengkulu untuk mendukung Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Bengkulu (Unib) untuk membantu biaya operasional fakultas baru itu akan diberikan sebesar Rp6 miliar per tahun.
"Ini sudah menjadi komitmen Pemprov untuk membantu Fakultas Kedokteran Unib untuk biaya operasional sehingga proses belajar tidak kalah dengan fakultas kedokteran lainnya,"katanya.
Gubernur mengatakan bantuan tersebut diusahakan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga mutu pendidikan fakultas yang mendapat izin operasional pada tahun 2008 itu bisa ditingkatkan.
Ia berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak fakultas dan bagi mahasiswa diminta agar terus mengembangkan ilmu dengan fasilitas yang ada.
Saat ini Fakultas baru tersebut telah menerima mahasiswa perdana sebanyak 48 prang, yang terdiri dari 38 orang siswa terbaik sembilan kabupaten/kota dan mereka mendapat beasiswa dari Pemkab masing-masing.
"Ada 38 yang mendapat beasiswa dari pemerintah dan 10 mahasiswa lagi dari umum tapi tetap melalui tes ujian masuk,"katanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Siswadi mengatakan anggaran pendidikan Rp35 miliar dari Rp1,09 triliun APBD provinsi masih tergolong rendah.
"Bahkan 10 persennya tidak sampai, padahal amanat Mahkamah Agung seharusnya 20 persen dari APBD daerah yang bersangkutan,"kata Politisi PKS itu.
